Produk Pengetahuan > Policy Briefs
Produk pengetahuan berikut adalah karya atau kontribusi peneliti yang berkolaborasi dengan berbagai mitra dan diterbitkan bisa oleh PUI maupun mitra terkait.
2023-08-09
Sejak Bulan Februari hingga Oktober 2022, Yayasan Kerti Praja (YKP) di bawah Program SIAP SIAGA melakukan program mitigasi, kesiapsiagaan, dan adaptasi risiko bencana yang fokus pada penanggulangan pandemi COVID-19 pada lima desa adat di Kota Denpasar (Kesiman & Intaran) dan Kabupaten Badung (Tanjung Benoa, Kuta & Legian). Program ini berfokus pada tiga bidang: 1) meningkatkan sistem kesehatan lokal, 2) mendukung inovasi ekonomi lokal, dan 3) meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan. Ringkasan kebijakan ini didedikasikan untuk menginformasikan lebih lanjut hasil dan pembelajaran program sebagai rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh unsur dinas/kelurahan, desa adat, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2023-03-01
Ringkasan Rekomendasi kebijakan yang diberikan yaitu (1) Memprioritaskan penyusunan PNPK dan SPO yang spesifik untuk Chikungunya sehingga terdapat standar bagi kriteria diagnosis klinis, tes diagnostik, pengobatan dan monitoring jangka panjang yang relevan untuk masyarakat umum. Pedoman manajemen klinis dapat meningkatkan mutu pengambilan keputusan klinis bagi pasien karena telah memberikan rekomendasi yang jelas pada tenaga kesehatan berdasarkan bukti ilmiah yang ada; (2) Penyusunan PNPK perlu melibatkan para ahli dari kolegium kedokteran, kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, klinisi dari rumah sakit dan puskesmas, serta perwakilan dari masyarakat; (3) PNPK dan SPO perlu mempertimbangkan keterbatasan sarana diagnostik sehingga perlu lebih jelas menekankan kriteria diagnosis menggunakan manifestasi klinis pasien. Selain itu PNPK dan SPO juga perlu mempertimbangkan situasi klinis, sosial, ekonomi dan demografi pasien serta skema asuransi kesehatan yang dimiliki; (4) PNPK dan SPO perlu diperbarui secara rutin dan mampu berkembang sesuai dengan inovasi diagnosis dan pengobatan di level nasional maupun lokal, serta sesuai dengan strategi pembiayaan kesehatan di Indonesia; (5) Sistem surveilans dan pelaporan kasus yang sistematis perlu diprioritaskan secara nasional untuk meningkatkan pemahaman mengenai besaran kejadian Demam Chikungunya di komunitas, serta memastikan berjalannya sistem kewaspadaan dini dan upaya pencegahan serta pengendalian yang optimal; (6) Penelitian lanjutan yang perlu diprioritaskan adalah penelitian terkait dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari Chikungunya, serta dampak sosial ekonomi di masyarakat. Data hasil penelitian tersebut akan mampu membantu meningkatkan prioritas terkait upaya penyediaan informasi, sarana diagnostik, pengobatan dan pendanaan penelitian di level nasional
2022-12-03
Ringkasan Kabupaten Karangasem memiliki prevalensi stunting tertinggi di Bali yaitu sebesar 22,9% pada tahun 2021. Salah satu masalah yang ada dalam upaya percepatan penurunan stunting di Karangasem adalah kurang optimalnya kinerja TPK, sebagai garda terdepan. Penyebab permasalahan tersebut diantaranya adalah keterbatasan kapasitas, rendahnya insentif serta kesulitan dalam mengidentifikasi dan menjangkau sebagian populasi sasaran. Penguatan TPK penting untuk dilakukan karena TPK yang berfungsi optimal akan memungkinkan dilaksanakannya upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan determinan lokal di tiap desa/kelurahan. meningkatkan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan serta dapat berkontribusi untuk meningkatkan capaian indikator sensitif dan spesifik yang belum mencapai target. Upaya yang dapat dilakukan untuk penguatan TPK meliputi peningkatan proses rekrutmen dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan terhadap beban kerja; dukungan kebijakan dan sistem yang berfungsi dengan baik; penyediaan insentif finansial dan non-finansial; pelatihan penyegaran dengan topik yang diperluas sesuai kebutuhan TPK; ketersediaan sarana prasarana pendukung pendampingan, supervisi, monitoring dan evaluasi; serta diseminasi keberadaan, peran dan praktik baik TPK kepada masyarakat. Upaya penguatan TPK hendaknya dilakukan melalui kolaborasi pentahelix dengan keterlibatan pemerintah daerah (dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan), masyarakat (termasuk LSM dan organisasi profesi kesehatan), akademisi, lembaga usaha, dan media.
2022-12-03
Ringkasan Kabupaten Klungkung memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi yaitu sebesar 19,4% pada tahun 2021. Salah satu masalah yang ada dalam upaya percepatan penurunan stunting di Klungkung adalah kurang optimalnya kinerja TPK, sebagai garda terdepan. Penyebab permasalahan tersebut diantaranya adalah keterbatasan kapasitas, rendahnya insentif serta kesulitan dalam mengidentifikasi dan menjangkau sebagian populasi sasaran. Penguatan TPK penting untuk dilakukan karena TPK yang berfungsi optimal akan memungkinkan dilaksanakannya upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan determinan lokal di tiap desa/kelurahan. meningkatkan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan, berkontribusi untuk meningkatkan capaian indikator sensitif dan spesifik yang belum mencapai target, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Upaya yang dapat dilakukan untuk penguatan TPK meliputi peningkatan proses rekrutmen dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan perhatian terhadap beban kerja; dukungan kebijakan dan sistem yang berfungsi dengan baik; penyediaan insentif finansial dan non-finansial; pelatihan penyegaran dengan topik yang diperluas sesuai kebutuhan TPK; ketersediaan sarana prasarana pendukung pendampingan; supervisi, monitoring dan evaluasi; serta diseminasi keberadaan, peran dan praktik baik TPK. Upaya penguatan TPK hendaknya dilakukan melalui kolaborasi pentahelix dengan keterlibatan pemerintah daerah (dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan), masyarakat (termasuk LSM dan organisasi profesi kesehatan), akademisi, lembaga usaha, dan media.
2022-11-03
Ringkasan Pemerintah mentargetkan pada tahun 2045, Indonesia mencapai generasi emas dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing serta setara dengan negara-negara maju lainnya. Salah satu ancaman utama dari terwujudnya generasi emas tersebut adalah masalah stunting. Prevalensi stunting di Indonesia adalah 24,4% pada tahun 2021. Berdasarkan SSGI 2021, Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting yang rendah (10,9%), namun masih terdapat Kabupaten di Bali yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Sementara itu, Provinsi NTB memiliki prevalensi stunting cukup tinggi sebesar 31,4 persen dan Provinsi NTT memiliki angka yang lebih tinggi lagi sebesar 37,8 persen. Provinsi NTB dan NTT masuk dalam 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting (PPS). Pendekatan utama dari strategi nasional PPS adalah pendekatan keluarga dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Diharapkan dengan strategi yang terukur, Indonesia dapat mencapai target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Policy brief ini disusun sebagai bagian dari upaya advokasi kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas strategi PPS melalui pendekatan keluarga di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Penyusunan policy brief ini menggunakan analisis hasil kajian pustaka terhadap 31 laporan analisis situasi (ansit) stunting di tingkat kabupaten/kota dan 3 laporan analisis situasi stunting di tingkat Provinsi Bali, NTB dan NTT yang disusun oleh akademisi dari perwakilan PT yang tergabung Forum Rektor Indonesia. Selain itu penyusunan analisis situasi dan rekomendasi pada kertas kerja kebijakan ini juga didasarkan pada kepustakaan ilmiah yang berkaitan dengan stunting dan penanggulangan stunting dari berbagai pembelajaran baik di berbagai negara lain di dunia. Terakhir, policy brief ini juga disusun berbasis kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan PPS di Indonesia.
2020-11-03
Ringkasan Walaupun proporsi fasilitas kesehatan (faskes) yang memiliki kebijakan tertulis 10 langkah menuju keberhasilanmenyusui (LMKM ) di Kota Surabaya mencapai lebih dari 50%, penerapan langkah-langkah selanjutnya belum konsisten. Misalnya yang paling menjadi sorotan adalah penerapan langkah ke-2 terkait rendahnya proporsi fasilitas kesehatan (faskes) yang melatih petugas kesehatan untuk memberikan dukungan konseling menyusui. Ini tentunya berimbas langsung pada lemahnya penerapan langkah-langkah klinis maupun non-klinis dari 10 LMKM. Rendahnya penerapan langkah ke-4 yaitu inisiasi menyusu dini (IMD) adalah yang paling nyata. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 30,5% persalinan di faskes yang menerapkan langkah ke-4, yakni ibu melakukan kontak kulit dengan bayi pertama kali sesaat setelah persalinan. Hal ini terjadi karena pengetahuan bidan yang minim terkait pentingnya skin-to-skin contact pasca persalinan. Oleh karena itu, advokasi dan pendampingan terkait kebijakan 10 LMKM harus dijalankan di tingkat faskes yang ada di Kota Surabaya.
2020-11-03
Ringkasan Pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama 10 bulan ini memberikan dampak salah satunya sektor kesehatan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hal ini, salah satunya dengan Re-focusing Anggaran Tahun 2020. Namun hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program gizi di Kabupaten Lombok Barat meskipun beberapa capaian program mengalami penurunan seperti capaian artisipasi masyarakat datang ke posyandu (D/S) dan cakupan balita mendapatkan Vit A. Program MTBS dan PMBA berjalan namun tidak maksimal. Pandemi COVID-19 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap program penanggulangan stunting, bahkan terjadi penurunan Prevalensi stunting. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif petugas kesehatan yang menerapkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat. Upaya strategis yang dilakukan antara lain kunjungan rumah, mengaktifkan group WA, menjadwalkan kedatangan balita dan ibu hamil ke fasyankes dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
2020-11-03
Ringkasan Pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama 10 bulan ini memberikan dampak salah satunya sektor kesehatan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hal ini, salah satunya dengan Re-cofusing Anggaran Tahun 2020. Namun hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program gizi di Kabupaten Bangli meskipun beberapa capaian program mengalami penurunan seperti capaian partisipasi masyarakat datang ke posyandu (D/S) dan cakupan balita mendapatkan Vit A. Program MTBS dan PMBA berjalan namun tidak maksimal. Pandemi Covid-19 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap program penanggulangan stunting, bahkan terjadi penurunan Prevalensi stunting. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif petugas kesehatan yang menerapkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat. Upaya strategis yang dilakukan antara lain kunjungan rumah, mengaktifkan group WA, menjadwalkan kedatangan balita dan ibu hamil ke fasyankes dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
2020-03-04
Ringkasan Rekomendasi yang diberikan yaitu (1) Mendukung kebijakan karantina terpusat PMI Bali dan orang Bali lain yang datang dari LN serta daerah episentrum penularan lokal seperti Jakarta; (2) Memohon pemerintah daerah memperhatikan poin-poin berikut dalam penyiapan tempat karantina yaitu (a) sebaiknya menggunakan tempat yang memang sudah tersedia sebagai tempat tinggal sementara atau permanen, bukan mengubah fasilitas umum seperti SD, SMP dan bahkan RS jiwa sebagai tempat karantina. Sebaiknya gunakan hotel, wisma, losmen, balai pelatihan, kompleks rumah jabatan yang tidak terpakai, tempat kosan yang memiliki fasilitas cukup sebagai tempat tinggal yang layak selama 14 hari. Pemerintah sebaiknya menggunakan sumber daya dan dana untuk investasi kesehatan ini demi melindungi masyarakat kita; (b) menyiapkan petugas kesehatan dan infrastruktur kesehatan lain untuk melakukan pengelolaan kesehatan fisik dan mental termasuk skrining COVID-19 pada mereka yang di karantina secara rutin sehingga kesehatannya terjaga. Standar keselamatan tenaga kesehatan yang terlibat harus tetap menggunakan standar terbaik demi menjaga kesehatan mereka dan keluarga serta masyarakat; (c) menyiapkan masyarakat sekitar sejak awal perencanaan, faktor sosial budaya menyama braya harus ditumbuhkan agar gangguan gangguan penolakan dan isu keamanan lain tidak muncul saat karantina berjalan; (d) mengembangkan database demografi dan juga kesehatan secara online baik pada penyedia layanan dan pada mereka yang di karantina agar pengawasan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Akan lebih optimal jika menggunakan sistem GPS selama pemantauan karantina; dan (3) Selanjutnya mulai mempertimbangkan untuk menggunakan RT PCR dalam pemeriksaan PMI atau orang luar yang masuk ke Bali dari daerah episentrum penularan. Diperlukan waktu hanya 1-2 hari untuk menunggu hasil tes RT PCR sehingga karantina bahkan bisa dilakukan di tempat kedatangan seperti bandara dan pelabuhan. Kajian opsi kebijakan jangka panjang ini memerlukan pemikiran sejak sekarang. Dalam waktu yang singkat sangat mungkin PCR dalam bentuk point of care akan bisa digunakan, dan kebijakan pasti akan menyesuaikan.
2019-11-26
Ringkasan Indonesia telah melaporkan jumlah infeksi HIV baru yang tinggi, tetapi tingkat tes HIV dan serapan pengobatannya rendah. Ada kebutuhan mendesak untuk menemukan intervensi yang paling cocok untuk meningkatkan kaskade pengobatan. Studi Tes dan Perawatan HIV Awal (studi HATI) memperkenalkan dan mengevaluasi lima intervensi baru: Tes Cairan Oral (OFT), Inisiasi ART Sederhana (SAI), layanan Organisasi Berbasis Komunitas (CBO), Pengingat SMS, dan Wawancara Motivasi (MI), untuk meningkatkan cakupan tes dan pengobatan HIV pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), wanita pekerja seks (WPS), waria, dan penasun di Jakarta, Bandung, Bali, dan Yogyakarta. Kami merekomendasikan agar OFT tersedia lebih luas untuk populasi kunci termasuk klien WPS, untuk meningkatkan penggunaan tes HIV. Penyedia layanan kesehatan akan membutuhkan pelatihan dan dukungan tentang pedoman baru Depkes tentang SAI. Menyediakan penjangkauan tes HIV dan inisiasi ART di CBO atau pengaturan berbasis komunitas lainnya juga akan meningkatkan akses ke perawatan untuk populasi kunci. Pengingat SMS meskipun bermanfaat, mungkin tidak memadai untuk mempertahankan pasien dalam perawatan sebagai intervensi tunggal, dan strategi lain diperlukan secara paralel. Sementara MI meningkatkan inisiasi ART, mungkin sulit untuk menerapkannya dalam layanan rutin tanpa dukungan kuat dari konselor atau psikolog.
2019-10-03
Ringkasan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 menunjukkan prevalensi stunting yang tinggi di Kabupaten Gianyar sebesar 40,9% dan ditetapkan sebagai kabupaten lokus stunting di Provinsi Bali. Validasi dan identifikasi faktor risiko stunting di tingkat desa diperlukan untuk menyusun prioritas program dan menentukan kebijakan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat. Hasil menunjukkan proporsi stunting cukup rendah dengan faktor risiko adalah kebiasaan ayah yang merokok, personal hygiene dalam penyiapan makan anak, asupan sumber vitamin A, serta ketersediaan air bersih untuk minum. Direkomendasikan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memperkuat kampanye berhenti merokok, peningkatan diversifikasi pangan sumber vitamin A, dan penguatan posyandu.