Ringkasan

Sejak awal berdiri hingga saat ini, pengelolaan Public Safety Center Kring Sehat (PSC KRIS) secara birokrasi, administrasi, dan pembiayaan operasionalnya masih berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Posisi birokratif PSC KRIS saat ini memiliki beberapa kekurangan di antaranya: (1) terbatasnya otoritas PSC KRIS dalam pengelolaan sarana-prasarana; keterbatasan mengelola sumber daya manusia (SDM) kesehatan dalam hal perekrutan, penggajian, pelatihan/pengembangan kompetensi serta pengembangan jenjang karir birokratif maupun fungsional sebagai pegawai pemerintah daerah; (3) keterbatasan pengelolaan anggaran operasional serta obat-obatan; (4) kurang leluasanya pengambilan keputusan-keputusan urgent akibat jalur birokrasi yang panjang. Di sisi lain, wilayah Nusa Penida yang merupakan salah satu destinasi pariwisata, memerlukan dukungan sektor pelayanan kegawatdaruratan yang memadai sehingga dapat meminimalisir keterlambatan pertolongan bagi para wisatawan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan CPHI FK UNUD telah melaksanakan kajian ilmiah dengan luaran Hasil Kajian Akademik yang komprehensif dan objektif. Hasil Kajian Akademik ini selanjutnya menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati maupun keputusan yuridis lainnya terkait dengan perubahan status organisasi PSC KRIS sebagai UPTD. Penyusunan kajian akademik ini telah melalui beberapa tahapan kegiatan meliputi wawancara dan diskusi yang melibatkan berbagai pemegang kebijakan terkait di wilayah Kabupaten Klungkung, serta analisis data-data sekunder dan dokumen pendukung lainnya.